Kumpulan materi & soal CPNS tata negara 2019

 
Kemerdekaan tsb harus diisi dgn mewujudkan negara INDONESIA y/ Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea Ketiga:
-    Pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan.
-    Memuat motivasi spirituil y/ luhur bahwa pernyataan Kemerdekaan itu diberkati Allah YME.
-    Ketakwaan bgs INDONESIA thd Tuhan YME. Alinea Keempat:
-    Tujuan bgs INDONESIA menyatakan Kemerdekaan u/: melindungi bgs dan tanah air INDONESIA; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bgs; ikut melaksanakan ketertiban dunia.
-    Prinsip negara y/ dipegang u/ mencapai tujuan itu ialah dgn menyusun Kemerdekaan kebangsaan INDONESIA dlm suatu UUD y/ terbentuk dlm suatu susunan negara RI y/ berkedaulatan rakyat dan berdasar PANCASILA.
-    Menunjukkan ttg bentuk negara; tujuan negara; dasar filsafat negara; UUD negara.

34.    Sifat subjektif dan objektif mengenai pendirian bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa?
-    Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
-    Bgs INDONESIA bertekad akan berjuang menentang stp bentuk penjajahan & mendukung Kemerdekaan stp bgs (objektif).

35.    Jelaskan hubungan antara pendirian anti penjajahan dengan pelaksanaan konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 dan politik bebas aktif negara RI?
Secara universal, nilai-nilai anti penjajahan dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Dalam hal ini INDONESIA berkepentingan untuk memperjuangkan hak untuk Merdeka dengan mengadakan Konferensi tsb.

36.    a.    Sebutkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45?
1: persatuan; 2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA; 3: berkedaulatan rakyat; 4: Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
b.    Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45! € PANCASILA

37.    Mengapa Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45 tidak dapat dipisahkan?
-    Pokok-pokok pikiran y/ terkandung dlm Pembukaan UUD, yaitu PANCASILA menjiwai pasal-pasal Batang Tubuh UUD, atau dpt pula dikatakan bahwa Batang Tubuh UUD merupakan perwujudan dari PANCASILA.
-    Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya bersumber atau dijiwai o/ PANCASILA.

38.    Pembagian pasal-pasal dalam 2 bagian?
-    Pasal-pasal y/ berisi materi pengaturan Sistem Pemerintahan, termasuk pengaturan ttg kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.
-    Pasal-pasal y/ berisi materi hubungan negara dgn warga negara, termasuk konsePancasilai negara dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hankam dll.

39.    7 kunci pokok sistem pemerintahan dalam Penjelasan UUD 45?
1.    INDONESIA ialah negara y/ berdasar atas hukum (rechtsstaat), tdk berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
2.    Sistem Konstitusional.
3.    Kekuasaan negara y/ tertinggi ditangan MPR (Die gezamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis).
4.    Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara y/ tertinggi di bawah Majelis.
5.    Presiden tdk bertanggung jawab kepada DPR.
6.    Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tdk bertanggung jawab kepada DPR.
7.    Kekuasaan kepala negara tdk tak terbatas.

40.    a.    Apa yang dimaksud dengan negara hukum?
negara hukum adalah negara yang bekerja dengan berlandaskan ketentuan dasar, berdasarkan UUD, dan berdasarkan tata tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak, dan kepentingan umum.
b.    Landasan/kepentingan yang harus dipertimbangkan negara hukum?
-    Landasan kegunaannya (doelmatigheid)
-    Landasan hukumnya (rechtmatigheid)

-    Landasan hukumnya (rechtmatigheid)
 
c.    Sebut 4 syarat sebagai negara hukum?
-    Ada suatu pola yang menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan.
-    Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis.
-    Ada suatu sistem tertib hukum.
-    Ada kekuasaan kehakiman yang bebas.

41.    Apa yang dimaksud dengan sistem Konstitusional?
®  Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (hkm dasar), tdk bersifat absolutisme (kekuasaan y/   tdk terbatas).

42.    a.    Tunjukkan 4 buah kunci pokok mengenai kekuasaan Presiden tidak tak terbatas?
-    Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
-    Presiden harus memperhatikan suara DPR.
-    DPR adalah juga badan yang memegang pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.
-    DPR mempunyai wewenang memanggil MPR untuk mengadakan sidang Istimewa bila DPR menganggap Presiden melanggar.
b.    Bagaimana wewenang DPR yang berkaitan dengan sistem kekuasaan Presiden tsb? Kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi oleh adanya pengawasan yang efektif dari DPR.

43.    a.    Tunjukkan bahwa Menteri pun mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden?
Menteri adalah juga pemimpin negara yang membantu Presiden agar dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah itu tetap dipegang teguh sistem pemerintahan sesuai dengan UUD.
b.    Tunjukkan bahwa sistem ini dimaksud demi tercapainya daya guna dan hasil guna kerja pemerintah?
® Dalam Penjelasan UUD: untuk menetapkan politik pemerintah dan koordIndonesiasi dalam pemerintahan negara para Menteri bekerja satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpIndonesian Presiden.

Distributor pusat penjualan segala alat listrik tenaga surya. Toko online jual listrik tenaga matahari. Produsen Produk solar sel murah.www.tokosolarcell.net . daftar Paket harga penjualan listrik tenaga matahari

44.    DPR adalah juga badan yang memegang pengawasan efektif thd pemerintah. Tunjukkan bahwa pengawasan yang efektif itu merupakan sarana preventive untuk mencegah sistem Konstitusional menjadi absolutisme? DPR yang anggotanya juga anggota MPR, mempunyai wewenang memanggil MPR mengadakan sidang
Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila DPR menganggap Presiden sungguh- sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan UUD atau MPR.

45.    Terangkan bagaimana tindakan DPR bila melihat Presiden melanggar?
® DPR menyampaikan memorandum pertama (3 bulan); memo kedua (1 bulan);  memo  ketiga;  baru sidang Istimewa.

46.    Mengapa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi harus bekerja sama?
Karena dalam hal pembuatan Undang-Undang dan penetapan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan DPR.

47.    Perbedaan antara bentuk Kabinet Presidential dengan Kabinet Parlementer? Presidential: Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

48.    a.    Apa yang dimaksud dengan mekanisme kepemimpIndonesian lima tahun? € masa jabatan selama 5 tahun.
b.    Sebut apa yang dilakukan ORBA dalam rangka pelaksanaan mekanisme lima tahun? € mengadakan PEMILU.

49.    Bagan mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara?

50.    a.    Jelaskan bahwa satu lembaga negara dapat memegang lebih dari satu fungsi dan suatu fungsi dapat dipegang oleh lebih dari satu lembaga negara?
Satu lembaga negara dpt memegang lebih dari satu fungsi. Dan suatu fungsi dpt dipegang o/ lebih dari satu lembaga negara. Hal ini menggambarkan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).
b.    Bandingkan dengan ajaran Trias Politika dari Montesquie?
® Ajaran Trias Politica dari Montesquie y/ menghendaki agar setiap fungsi (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) masing-masing hanya dipegang o/ satu lembaga saja (sistem pemisahan kekuasaan / separation of power).

 
c.    Mana yang bersifat Integralistik? € ya jelas distribution of power of love.

51.    Jelaskan mekanisme kerja antara pemerintah, DPR, BPK dalam hal:
a.    Proses penyusunan dan penetapan APBN?
Dalam hal pembuatan penetapan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan DPR.
b.    Pemeriksaan penggunaan APBN oleh BPK?
BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR guna dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya.
c.    Pelaporan hasil pemeriksaan BPK?
® Apabila suatu pemeriksaan mengungkap hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau yang merugikan keuangan negara, maka BPK memberitahukan persoalan tsb pada pemerintah.

Jasa pembuatan legalitas perusahaan, atau pembuatan dokumen PT, CV, PMA Jasa pembuatan pendirian PT, CV, PMA, serta Jasa pembuatan pendirian Yayasan Murah, Cepat, terpercaya www.konsultanlegalitas.co.id

52.    a.    Sebutkan komposisi 3 komponen keanggotaan MPR menurut UUD 45?
Anggota-anggota DPR, ditambah dgn utusan-utusan daerah dan golongan-golongan (pasal 2 ayat 1).
b.    Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota MPR?
-    Warga negara RI y/ telah berusia 21 tahun serta takwa kepada Tuhan YME.
-    Dpt berbahasa INDONESIA dan cakap menulis serta membaca huruf latin serta berpendidikan SLP.
-    Bukan bekas anggota PKI.

53.    a.    Sebut 3 tugas MPR yang sangat menentukan jalannya negara dan bangsa! Menetapkan UUD, GBHN dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres.
b.    Sebut pula wewenang MPR!
-    Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tsb.
-    Mecabut mandat dan memberhentikan Presiden dlm masa jabatannya bila melanggar haluan negara/UUD.
-    Mengubah UUD.
-    Menetapkan pimpIndonesian MPR y/ dipilih dari dan o/ anggota.

54.    a.    Siapakah yang memandu pengucapan sumpah/janji keanggotaan MPR? € Ketua MA.
b.    Sebut pula beberapa wewenang MPR? € Idem ama yang di atas.

55.    a.    Apakah gunanya dibentuk fraksi-fraksi?
Untuk meningkatkan effisiensi dan efektivitas kerja MPR dan anggotannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
b.    Sebut fraksi-fraksi yang ada di MPR? € F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi INDONESIA, F-Persatuan Pembangunan, F-Utusan Daerah.
c.    Sebut pula fraksi yang ada di DPR? € F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi INDONESIA, F-Persatuan Pembangunan.

56.    Sebelum pimpIndonesian MPR tetap terpilih, siapa yang bertugas memimpin MPR? € Anggota tertua dan termuda.

57.    Sehubungan dengan keluarnya TAP MPR No. III/MPR/1983 dan TAP MPR No. IV/MPR/1983, ketentuan seperti terdapat dalam UU No. 5/1975 berubah.
Bagaimana bunyi TAP MPR No. III/MPR/1983 mengenai hal ini?
® Jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD disesuaikan dgn jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah.
Bagaimana bunyi TAP MPR No. IV/MPR/1983?
Dengan ditetapkannya Ketetapan ttg Referendum, maka ketentuan UU mengenai pengangkatan sepertiga anggota Majelis, ditinjau kembali.

58.    a.    Siapa ketua dan para Wakil ketua MPR?
Harmoko; Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, Abdul Gafur, Poedjono Pranyoto.
b.    Siapa Ketua dan para Wakil ketua DPR?
Harmoko; Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, Abdul Gafur, Poedjono Pranyoto.

 
Sebut dari fraksi mana mereka?
GOLKAR, ABRI, P3, PDI, GOLKAR, FUD
Mengapa Wakil ketua MPR diangkat menjadi ketua BP-MPR?

59.    a.    Bagaimana kedudukan Presiden menurut pasal 4 ayat 1 UUD 45?
® Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini berarti bahwa Presiden adl Kepala kekuasaan eksekutif dlm negara & harus menjalankan kekuasaan pemerintahan harus selalu berdasarkan UUD.
b.    Bagaimana kedudukan Wapres?
Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa ‘dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wapres’.

60.    a.    Siapakah yang mengganti Presiden bila ia berhalangan tetap?
Pasal 8 disebutkan bahwa ia digantikan oleh Wapres hingga masa jabatannya habis.
b.    Bagaimana halnya apabila Wapres berhalangan tetap?
TAP MPR No. VI/MPR/1973, maka Presiden dan/ atau DPR meminta MPR memilih Wapres baru via SI.
c.    Bagaimana halnya bila keduanya berhalangan tetap?
® TAP MPR No. VII/MPR/1973, maka MPR dlm SI memilih y/ baru, sementara u/ MENLU dan MENDAGRI.

61.    a.    Sebut beberapa wewenang Presiden dalam bidang legislatif? Membentuk UU dengan persetujuan DPR.
b.    Sebut wewenang Presiden dalam bidang yudikatif?
® Menetapkan PERPU dlm keadaan genting, menetapkan PP untuk melaksanakan UU.
c.    Jelaskan kekuasaan Presiden dalam bidang pertahanan?
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU; berhak menyatakan perang, membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
d.    Jelaskan kekuasaan Presiden dalam bidang diplomatik?
® Berhak mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta negara lain.

62.    Berikan gambaran lahirnya suatu UU apabila: Inisiatif datang dari pemerintah!
® Presiden berhak menetapkan PERPU dalam keadaan genting, dan bila disetujui DPR berubah jadi UU.
Inisiatif datang dari DPR!
DPR bersama dengan pemerintah membuat UU.

63.    a.    Apa yang dimaksud dengan Noodverrordeningsrecht? Kekuasaan perundang-undangan dalam keadaan darurat.
b.    Dalam hal apakah Noodverrordeningsrecht itu terjadi? Dalam hal ihwal kegentingan.

64.    Berikan beberapa persyaratan untuk dipilih menjadi Presiden dan Wapres?
-    Pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa Presiden ialah orang INDONESIA asli.
-    TAP MPR No. II?MPR/1973 menetapkan bahwa calon: berusia 40 tahun; takwa kepada Tuhan YME; setia kepada PANCASILA dan UUD 45; jujur dsb.
-    Pemilihan Presiden dan Wapres dilaksanakan scr terpisah.

65.    Berikan gambaran mengenai proses pemilihan Presiden dan Wapres?
-    Calon Presiden diusulkan oleh fraksi secara tertulis, disampaikan pada pimpIndonesian MPR dengan melalui pimpIndonesian fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan calon yang bersangkutan.
-    PimpIndonesian MPR mengumumkan nama calon Presiden y/ telah memenuhi persyaratan kepada Rapat Paripurna MPR
-    Calon yang diajukan lebih dari satu, dilakukan pemungutan suara.
-    Calon tunggal, langsung disahkan dlm Rapat Paripurna.
-    Setelah terpilih, dilakukan pengambilan sumpah.
-    Pemilihan calon Wapres dilaksanakan segera setelah pengambilan sumpah Presiden.
-    Calon Wapres diusulkan oleh fraksi pada pimpIndonesian MPR.

 

66.    a.    Apakah kewajiban DPA?
Berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah. DPA adl sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbangan kepada Pemerintah.
b.    Siapa yang mengambil sumpah/janji keanggotaan DPA? Ketua MA.
Siapa yang mengangkat Ketua dan Wakil ketua DPA?
Presiden atas usul DPA.
Siapa yang menjadi Ketua DPA sekarang?
Soedomo.

67.    a.    Sebutkan beberapa tugas DPR!
-    Bersama dgn Presiden membentuk UU dan APBN.
-    Membahas u/ meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
-    Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan y/ diberitahukan o/ BPK
-    Berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
-    Berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan dan tindakan pemerintah (hak petisi)
-    Berhak meminta keterangan kepada pemerintah (hak interpelasi)
-    Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden (hak amandemen)
-    Berhak mengadakan penyelidikan (hak angket)
b.    Berapa jumlah anggota DPR? 500 orang
c.    Bagaimana komposisinya?
® 400 orang hasil PEMILU dan 100 orang melalui pengangkatan dari GOLKAR ABRI.

68.    Apa yang dimaksud dengan:
a.    Hak amandemen: Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden
b.    Hak inisiatif: Berhak mengajukan RUU
c.    Hak budget: Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan (APBN) y/ diberitahukan o/ BPK.
d.    Hak ratifikasi: Membahas u/ meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden

69.    a.    Berapa kali DPR bersidang sedikitnya dalam satu tahun?
® Bersidang sedikitnya sekali dlm setahun
b.    Apa yang biasa dilakukan Presiden pada setiap tgl 16 Agustus yang berhubungan dgn sidang DPR itu? Pidato Kenegaraan menyambut peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, biasa disebut Konvensi.

70.    a.    Apa tugas BPK?
-    BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR guna dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya.
-    Apabila suatu pemeriksaan mengungkap hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau yang merugikan keuangan negara, maka BPK memberitahukan persoalan tsb pada pemerintah.

71.    a.    Kepada Siapakah hasil pekerjaan BPK dilaporkan?
® Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
b.    Mengapa kepada Lembaga tsb?
® Guna dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya.

72.    a.    Undang-Undang apakah yang mengatur tentang BPK? € UU No. 5 tahun 1973.
b.    Siapakah yang mencalonkan anggota BPK? € DPR.
c.    Siapa yang mengangkatnya? € Presiden atas usul DPR.
d.    Siapa yang mengambil sumpah/janji anggota BPK? € oleh MA dihadapan Presiden.