Kumpulan materi & soal CPNS tata negara 2019
73. a. Apakah tugas MA?
- MA adl pemegang kekuasaan kehakiman y/ Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
- Berdasarkan UU No. 13 tahun 1965 susunan MA: Ketua; Wakil ketua dan beberapa ketua muda; hakim-hakim agung/anggota MA; panitera dan panitera pengganti.
- Ketua, Wakil ketua dan para anggota MA diangkat o/ Presiden atas usul DPR.
- Sebelum memangku jabatannya, harus diambil sumpah/janjinya dihadapan Presiden.
- MA melakukan pengawasan tertinggi thd semua lingkungan pengadilan di seluruh INDONESIA.
- MA dpt memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga Tinggi negara.
- MA memberi nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara u/ pemberian/penolakan grasi.
- MA mempunyai wewenang menguji scr materiil thd peraturan perundangan di bawah UU.
- MA memutus ttg permohonan kasasi thd putusan atau penetapan dlm tingkatan peradilan terakhir dari pengadilan di semua lingkungan peradilan.
b. Lembaga apa yang mencalonkan anggota MA? € DPR.
c. Siapa yang mengangkatnya? € Presiden atas usul DPR.
Kepada siapa Ketua dan Wakil ketua MA bersumpah/berjanji? € Presiden Siapa nama Ketua MA sekarang? € Sarwata.
74. Bagaimana bunyi pasal 26 ayat 1 UUD 45 dan Penjelasannya mengenai warga negara?
® ‘Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.’ Misalnya peranakan Belanda, Tionghoa,, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
75. Tunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan?
® Sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.
76. Tunjukkan pasal-pasal dalam UUD 45 yang mencerminkan bahwa:
a. negara INDONESIA bersifat demokratis! € pasal 28.
b. Tiap-tiap WN berhak atas pekerjaan yang layak. € pasal 27 ayat 2.
c. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama. € pasal 29 ayat 1.
77. Prinsip pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara dalam pasal 34 UUD 45 dan prinsip Demokrasi ekonomi pasal 33, berkaitan erat satu sama lainnya, bahkan kedua pasal itu tercantum dalam satu bab yaitu bab kesejahteraan sosial. Jelaskan!
Pasal 33 ini merupakan pasal yang penting dan esensiil, karena pasal ini menyangkut pelaksanaan dari Demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar pula dalam pasal berikutnya yaitu pasal 34 yang mengatur bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
78. Penjelasan atas bab II angka 1 P – 4 (TAP No. II/MPR/1978) mengemukakan bahwa agama dan kepercayaan thd Tuhan YME itu berdasarkan keyakIndonesian, hingga tidak dapat dipaksakan, dan memang agama dan kepercayaan thd Tuhan YME itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.
Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini? Jelaskan!
® Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan thd Tuhan YME berdasarkan keyakIndonesian hingga tidak dapat dipaksakan.
Bagaimana bila hal itu ditinjau dari sudut UUD 45?
Diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Bagaimana bila dilihat dari segi P – 4?
Sangat manusiawi dan sangat beradab.
79. Berikan gambaran bahwa tiap-tiap WN berhak mendapat pengajaran?
Tercermin dalam Pembukaan UUD 45 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
80. Berikan gambaran mengenai:
a. Pengertian kebudayaan pada umumnya?
® Kebudayaan adalah hasil daya cipta, kreasi manusia dalam usahanya mempertahankan hidup.
b. Pengertian kebudayaan nasional seperti tertuang dalam Penjelasan UUD 45?
Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat INDONESIA seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di INDONESIA, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa INDONESIA.
c. Kedudukan bahasa-bahasa daerah?
® Salah satu unsur budaya yang penting yang dikemukakan pula dalam Penjelasan UUD ialah bahwa bahasa-bahasa daerah akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.
81. a. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi seperti dimaksud pasal 33?
® Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpIndonesian atau penilikan anggota- anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang- seorang.
b. Sebutkan sekurangnya 4 buah ciri positif Demokrasi ekonomi! Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan thd kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan penghidupan yang layak.
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tdk boleh bertentangan dgn kepentingan masyarakat.
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap WN diperkembangkan sepenuhnya dlm batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan WANUS dan HANNAS.
c. Sebut 3 buah ciri negatif Demokrasi ekonomi!
- Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di INDONESIA telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi INDONESIA dalam ekonomi dunia.
- Sistem etatisme dalam mana negara beserta Aparatur ekonomi negara yang bersifat domIndonesian serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan eko pd satu kelompok dlm btk monopoli & monoPancasilaoni y/ merugikan masyarakat.
82. Penjelasan UUD 45 pasal 18 menyatakan bahwa negara INDONESIA adalah suatu eenheidsstaat. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan perwakilan daerah.
Apa yang dimaksud dengan eenheidsstaat? € INDONESIA tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.
Apa yang dimaksud dengan daerah otonom? € bersifat administrasi belaka. Jelaskan mengenai sistem desentralisasi! € sistem pembagian kekuasaan.
SOAL 2
1. Berikan gambaran peristiwa-peristiwa sebelum UUD 45 ditetapkan!
® 16 Juli 1945 telah mempunyai rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta y/ disahkan tgl 22 Juni 1945 o/ BPUPKI.
® 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di Hiroshima.
® 7 Agustus, Panglima Tentara Jepang wilayah Selatan Marsekal Terauchi Hisaichi menyetujui dibentuknya PPKI.
® 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Radjiman berangkat ke Dallat/Saigon memenuhi panggilan Terauchi, dan kembali ke INDONESIA tgl 14 Agustus 1945.
® 15 Agustus 1945, golongan pemuda dipimpin o/ Chairul Saleh mengadakan rapat di lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan memutuskan bahwa Proklamasi harus segera dilaksanakan. Wikana dan Darwis diutus u/ menyampaikan hal itu pada Soekarno. Tetapi karena menolak, maka Soekarno dibawa ke Rengasdengklok.
® 16 Agustus 1945, keluar Instruksi Terauchi agar menjaga status quo.
® Terjadi rapat-rapat lainnya sambil merancang Proklamasi
® 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan: 1. Mensahkan UUD negara; 2. Memilih dan menetapkan Presiden dan Wapres; 3. Presiden u/ sementara akan dibantu o/ Komite Nasional.
2. a. Tunjukkan 2 kurun waktu berlakunya UUD 45? Tgl 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 45 tdk dpt dilaksananakan dgn baik karena bgs INDONESIA sedang disibuki dgn perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan diberlakukan Aturan Peralihan pasal IV (karena MPR belum dpt dibentuk), sehingga keluar Maklumat Wakil Presiden No. X atas usulan tgl 16 Oktober 1945 y/ memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif. Dan tgl 3 November 1945, keluar Maklumat Pemerintah y/ menyetujui timbulnya parpol. Tgl 11 November 1945 BP-KNIP mengusulkan mengenai pertanggungjawaban Menteri kepada DPR (KNIP), dgn demikian tgl 14 November 1945 terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan Sjahrir, karena dinilai sbg orang y/ tepat u/ menghadapi diplomasi dgn Barat. Peristiwa ini dikenal dgn sebutan penyimpangan Konstitusional y/ prisipiil.
Tgl 5 Juli 1959 – sekarang.
- Periode Orde Lama (1959-1966)
Berlakunya Manipol y/ intinya adl USDEK (UUD 45, Sosialisme INDONESIA, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian INDONESIA).
Lembaga negara bersifat sementara.
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
Hak budget tdk berjalan.
MPRS menetapkan Soekarno sbg Presiden seumur hidup. Pemberontakan G 30 S/PKI
Hakekat 1 Oktober: hari peringatan keunggulan dari kekuatan PANCASILA; hari peningkatan kebulatan tekad perjuangan dlm mengamankan dan mengamalkan PANCASILA; hari u/ lebih meresapkan dan mempertebal keyakIndonesian akan kebesaran, keunggulan dan Kesaktian PANCASILA; peningkatan kewaspadaan nasional agar tdk terulang kembali terjadinya tragedi nasional.
TRITURA: 1. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI; 3. Turunkan harga.
11 Maret 1966, keluar SUPERSEMAR y/ berupa perintah kepada LetJen Soeharto atas nama Presiden mengambil segala tindakan y/ dianggap perlu u/ menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.
- Periode Orde Baru (1966-sekarang)
12 Maret 1966, LetJen Soeharto membubarkan PKI.
22 Juni 1966 Jenderal A.H. Nasution dilantik sbg Ketua MPRS.
Maret 1967 dlm sidang Istimewa memutuskan menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sbg Pejabat Presiden.
Maret 1968 mengangkat Soeharto sbg Presiden sampai Pemilu.
Mekanisme Pemilu selama lima tahunan mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan
1997.
Mekanisme PELITA 1/4/1969-31/3/1974; 74-79; 79-84; 84-89; 89-94; 94-99.
b. Di antara kedua kurun waktu itu UUD apakah yang berlaku di negara INDONESIA? UUD 45, UUD RIS, UUDS, UUD 45
3. a. Jelaskan mengapa INDONESIA pada tahun 1949 berbentuk RIS? Sebagai konsekuensi hasil perundingan Konferensi Meja Bundar.
b. Bagaimana nasib UUD 45 di antara Desember 1949 dan Agustus 1950?
Dipakai Konstitusi RIS dan UUD 45 hanya berlaku di negra bagian RI yang wilayahnya meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatra dengan ibukota Yogyakarta.
4. a. Mengapa pada tgl 17/8/50 RIS dibubarkan?
® Karena usaha rakyat yang dilancarkan di mana-mana untuk kembali ke bentuk negara kesatuan RI
b. Terangkan mengenai UUDS-NKRI 1950?
® UUDS 1950 menganut sistem parlementer, berpijak pada landasan pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu.
c. Konstituante y/ dibentuk berdasarkan UUDS-NKRI 1950 tdk berhasil membuat UUD. Mengapa? Karena dalam sidang terlalu berkembang sifat leberalisme dan individualisme.
5. a. Bagaimana proses lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Terjadi kemacetan dalam sidang konstituante
Presiden Soekarno pidato berjudul ‘Res Publica, Sekali lagi Res Publica’ yang isi pokoknya agar konstituante kembali ke UUD 45.
Amanat Soekarno diperdebatkan dan tidak tercapai 2/3 suara.
b. Apa isi Dekrit tsb? Konstituante dibubarkan
UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya lagi UUDS-1950
Akan dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
6. a. Dalam kurun waktu 1945-1949 UUD 45 tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Mengapa? Terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 45.
b. Selama MPR, DPR, DPA belum dibentuk, siapa yang menjalankan kekuasaan waktu itu?
® Dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional (AP Pancasilal II)
c. Apakah hal itu dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari segi hukum? € dapat dong.
7. Sebut berturut-turut hukum dasar tertulis y/ pernah berlaku di INDONESIA lengkap dengan tgl dan tahunnya!
UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Konstituante RIS, tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
UUDS 1950, tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
UUD 1945, tanggal 5 Juli 1959 – sekarang.
8. Bulan November 1945 ada satu penyimpangan Konstitusional yang prinsipiil thd UUD 45. Apakah yang dimaksud dengan penyimpangan itu?
Tgl 14 November 1945 terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan Sjahrir
Mengapa terjadi penyimpangan?
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 45 tdk dpt dilaksananakan dgn baik karena bgs INDONESIA sedang disibuki dgn perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan diberlakukan Aturan Peralihan pasal IV (karena MPR belum dpt dibentuk), sehingga keluar Maklumat Wakil Presiden No. X atas usulan tgl 16 Oktober 1945 y/ memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif. Dan tgl 3 November 1945, keluar Maklumat Pemerintah y/ menyetujui timbulnya parpol. Tgl 11 November 1945 BP-KNIP mengusulkan mengenai pertanggungjawaban Menteri kepada DPR (KNIP), dgn demikian tgl 14 November 1945 terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan Sjahrir, karena dinilai sbg orang y/ tepat u/ menghadapi diplomasi dgn Barat. Peristiwa ini dikenal dgn sebutan penyimpangan Konstitusional y/ prisipiil.
9. a. Apa yang diusulkan KNIP pada tgl 16 Oktober 1945? € kepada Presiden agar KNIP diberi kekuasaan legislatif.
b. Apa isi Maklumat Wapres No. X tahun 1945?
Memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan menyetujui bahwa pekerjaan sehari-hari, berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh BP-KNIP.
Apa yang diusulkan BP-KNIP pada tgl 3 November 1945? € Mengenai timbulnya parpol. Apa yang diusulkan BP-KNIP pada tgl 11 November 1945?
® Pertanggungjawaban Menteri kepada DPR (waktu itu KNIP).
10. Kapan tepatnya mulai ORLA dan kapan pula tepatnya mulai ORBA? ORLA (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966); ORBA (12 Maret 1966 – sekarang).
11. Di dalam masa ORLA terdapat beberapa kasus penyimpangan thd UUD 45. Sebutkan!
Berlakunya Manipol y/ intinya adl USDEK (UUD 45, Sosialisme INDONESIA, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian INDONESIA).
Lembaga negara bersifat sementara.
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
Hak budget tdk berjalan.
MPRS menetapkan Soekarno sbg Presiden seumur hidup. Pemberontakan G 30 S/PKI
Hakekat 1 Oktober: hari peringatan keunggulan dari kekuatan PANCASILA; hari peningkatan kebulatan tekad perjuangan dlm mengamankan dan mengamalkan PANCASILA; hari u/ lebih meresapkan dan mempertebal keyakIndonesian akan kebesaran, keunggulan dan Kesaktian PANCASILA; peningkatan kewaspadaan nasional agar tdk terulang kembali terjadinya tragedi nasional.
TRITURA: 1. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI; 3. Turunkan harga.
11 Maret 1966, keluar SUPERSEMAR y/ berupa perintah kepada LetJen Soeharto atas nama Presiden mengambil segala tindakan y/ dianggap perlu u/ menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.
12. Ceritakan mengenai Pemberontakan G 30 S/PKI!
® Rencana penggantian PANCASILA dengan komunis melalui penculikan tujuh Perwira.
13. Setiap tgl 1 Oktober kita selalu memperingati Hari Kesaktian PANCASILA. Mengapa?
1. Hari peringatan keunggulan dari kekuatan-kekuatan PANCASILA.
2. Hari peningkatan kebulatan tekad perjuangan dalam mengamankan dan mengamalkan PANCASILA
3. Hari untuk lebih meresapkan dan mempertebal keyakIndonesian akan kebesaran, keunggulan dan kesaktian PANCASILA
4. Peningkatan kewaspadaan nasional agar tidak terulang kembali terjadinya tragedi nasional. Mengapa dikatakan bahwa PANCASILA itu sakti? € gue kagak tau
14. a. Mengapa lahir Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) pada awal bulan Februari 1966?
Presiden Soekarno terhadap PKI tidak mau mendengarkan dan memenuhi tuntutan rakyat sehingga timbul situasi konflik antara rakyat dan Presiden ditambah dengan semakin runcing dan keadaan ekonomi serta keamanan tidak terkendali.
b. KAMI mengumandangkan TRITURA. Apa isi TRITURA? Bubarkan PKI
Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI
Turunkan harga sandang pangan (perbaikan ekonomi).
15. Ceritakan lahirnya SUPERSEMAR?
Akibat dari gerakan memperjuangkan TRITURA dan demonstrasi yang disertai aksi coret-coret berlangsung semakin keras sehingga muncul istilah DPR jalanan.
16. a. Langkah apakah yang mula-mula ditempuh pemegang SUPERSEMAR? Menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI termasuk semua bagian organisasinya.
b. Apakah yang dicanangkan ORBA?
Mencanangkan untuk menegakkan PANCASILA dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.
17. Sebutkan langkah-langkah yang ditempuh ORBA dalam upaya melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsukwen?
12 Maret 1966, pembubaran dan pelarangan PKI
22 Juni 1966, Jenderal A. H. Nasution dilantik menjadi ketua MPRS.
18. Tunjukkan bahwa pada periode ORBA mekanisme lima tahunan berjalan baik! PEMILU dilaksanakan 5 tahun sekali, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992.
19. Tahun 1973 diadakan konsolidasi dan penyederhanaan kepartaian. Tunjukkan!
PPP hasil fusi dari NU, PANCASILAII, Perti, dan Parmusi; PDI fusi dari PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan Murba.
20. a. Mengapa UUD 45 perlu dilestarikan?
Karena selain sebagai dasar negara, juga sebagai pegangan yang akan tetap relevan dalam rangka mengahdapi tantangan masa depan.
b. Sebutkan TAP MPR tahun 1983 yang berkaitan dengan usaha pelestarian UUD 45!
® TAP MPR No. I/MPR/1983 pasal 104 y/ menyatakan bahwa MPR berketetapan u/ mempertahankan UUD 45, tdk berkehendak dan tdk akan melakukan perubahan terhadapnya.
® TAP MPR No. IV/MPR/1983 ttg referendum y/ antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 45, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum.
® UU No. 5/1985 ttg referendum y/ merupakan pelaksanaan Ketetapan No. IV/MPR/1983.
c. Apa yang menjadi tugas kita dalam upaya melestarikan UUD 45? == terserah gue aja lah.
21. Dalam TAP MPR No. I/MPR/1983 diatur tentang pengambilan putusan MPR. Jelaskan makna putusan berdasarkan mufakat!
Bagaimana pelaksanaan TAP No. I/MPR/1983 thd pasal 37 UUD 45?












Comments (0)